Penilaian Koalisi Perlindungan Saksi Terhadap Fit and Propert Test Calon Anggota LPSK

Meskipun dinilai terlambat – UU No 13 Tahun 2006 memberikan amanat paling lambat 11 Agustus 2007 lalu, LPSK sudah harus terbentuk – namun keberadaan lembaga ini masih tetap dinantikan kehadirannya. Lembaga ini diharapkan dapat membantu institusi penegak hukum mengungkap secara tuntas suatu tindak pidana seperti dalam kasus pelanggaran HAM berat,korupsi, pembunuhan terhadap aktivis HAM (Alm. Munir), narkotika, illegal logging, dsb yang selama ini tidak tuntas karena tidak adanya perlindungan bagi saksi atau pelapor. Lembaga ini juga diharapkan mampu memperjuangkan pemberian kompensasi dan restitusi dan bantuan bagi korban khususnya korban pelanggaran HAM berat. Sejauh ini UU 13 Tahun 2006 belum dapat diimplementasikan karena institusi LPSK belum terbentuk dan belum memiliki ketujuh anggota LPSK yang bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan bagi saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Selama tiga hari berturut-turut (7-9 Juli 2008), Komisi III DPR RI telah melaksanakan uji kelayaan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap 14 calon anggota LPSK yang pada akhirnya akan memilih 7 orang yang dinilai layak memimpin sebuah LPSK. Terkait dengan proses seleksi tersebut, Koalisi Perlindungan Saksi sedari awal sudah memberikan masukan kepada Komisi III DPR yaitu prioritas pada 1). latar belakang keahlian dan bukan hanya representasi lembaga, 2). menetapkan kriteria tambahan untuk calon anggota LPSK selain kriteria umum yang disebutkan oleh Undang-Undang, 3). mempertimbangkan kesehatan dan usia calon, 4). mengutamakan keberpihakan kepada korban, serta 5). pro aktif menjaring informasi dan masukan mengenai track record calon.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama proses (fit and propert test), Koalisi Perlindungan Saksi memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

a. Proses seleksi oleh anggota Komisi III DPR RI


Pada satu sisi, Koalisi memberikan apresiasi terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi III DPR namun demikian pada sisi yang lain Koalisi sangat menyangkan adanya ketidakseriusan beberapa anggota Komisi III DPR untuk menghadiri dan mengikuti proses fit and propert test (setiap proses seleksi hanya dihadiri kurang dari ¾ anggota dewan dari komisi III). Anggota Komisi III hanya hadir hampir secara penuh untuk pengambilan suara dalam menentukan calon, yaitu dihadiri oleh 44 orang dari 48 orang anggota Komisi III DPR.

b. Hasil yang telah dicapai (7 anggota LPSK)


Tak ada gading yang tak retak. Dari hasil pemantauan sungguh sulit menentukan calon anggota yang dapat memenuhi seluruh kriteria yang kami tetapkan. Namun dari 7 orang anggota LPSK yang terpilih (terlampir), Koalisi menilai masing-masing calon memiliki kelemahan dan kelebihan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi para calon anggota, mengingat lembaga ini merupakan institusi perlindungan saksi korban pertama di Indonesia. Kami mengharapkan para calon dapat saling mengisi kelebihan dan kekurangan tersebut saat mereka bekerja dalam tim nantinya. Diharapkan kekurangan yang ada tidak menghalangi Lembaga Perlindungan Saksi untuk dapat bekerja secara efektif, sesuai harapan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Koalisi pada akhirnya meminta kepada:

a. Presiden SBY

1. Segera mensahkan dan melantik 7 anggota LPSK

2. Memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan dan termasuk pendanaan LPSK.

b. Anggota LPSK terpilih

1. untuk segera melakukan pembentukan dan pengisian struktur kepengurusan LPSK

2. untuk segera melakukan pemetaaan atas permasalahan dan upaya penyelesaian perlindungan saksi dan korban.

3. untuk segera membentuk dan mengesahkan peraturan internal LPSK sebagai langkah konkret dalam upaya perlindungan saksi dan korban.

4. untuk bekerjasama dengan korban dalam menyelesaikan pemenuhan hak-hak yang terabaikan oleh negara.

5. untuk membangun kerjasama dengan instansi – instansi terkait dalam pemenuhan perlindungan saksi dan korban

Jakarta, 9 Juli 2008


Koalisi Perlindungan Saksi

(ELSAM, YLBHI, MAPPI FH UI, PSHK, LEIP, KONTRAS, LPHAM,

LBH JAKARTA, ICJR, ILRC)

0 Responses to “Siaran Pers”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




December 2016
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Pengunjung

  • 30,009 hits

Tulisan Teratas

Perkenalan Awal

Situs ini di buat oleh para peggiat advokasi terhadap perlindungan saksi di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, yang saat ini juga sedang mempropagandakan pentingnya perlindungan para pengungkap fakta (whistleblower). Tujuan dibuatnya situs ini adalah dalam rangka melakukan desiminasi informasi yang terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Di samping untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang selama ini sulit di peroleh oleh publik dan kemudian mengkonsolidasikannya dalam sebuah media yang diharapkan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

%d bloggers like this: