Undang-Undang

UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. uu-no-13-tahun-20062

KUHAP (download)

UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. uu-no-26-tahun-20001

UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. uu-no-21-tahun-20071

Peraturan Pemerintah

PP No 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat.pp-2-tahun-2002

PP No 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. pp-3-tahun-2002

PP No 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Saksi dll Tindak Pidana Teorisme. pp-24-tahun-2003-terorisme

PP No 57 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. pp-57-tahun-2003

PP No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT. pp-no-4-tahun-2006

RPP Perlindungan Saksi dan Korban draft tahun 2006. draft-rpp-perlindungan-saksi-2006-versi-pemerintah

Keputusan Presiden

Kepres No 27 Tahun 2007 tentang Panitia Seleksi anggota LPSK. kepres-27-tahun-20072


December 2016
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Pengunjung

  • 30,009 hits

Tulisan Teratas

Perkenalan Awal

Situs ini di buat oleh para peggiat advokasi terhadap perlindungan saksi di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, yang saat ini juga sedang mempropagandakan pentingnya perlindungan para pengungkap fakta (whistleblower). Tujuan dibuatnya situs ini adalah dalam rangka melakukan desiminasi informasi yang terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Di samping untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang selama ini sulit di peroleh oleh publik dan kemudian mengkonsolidasikannya dalam sebuah media yang diharapkan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

%d bloggers like this: