Archive for the 'Pembahasan RUU PSK' Category

Pandangan Presiden mengenai RUU Perlindungan Saksi

lpsk-fotoDokumen ini berisikan pandangan Presiden RI yang dibacakan dalam pembahasan awal RUU Perlindungan saksi di DPR. Naskah ini di peroleh dari http://www.legalitas.org situs resmi Depkumham RI pandangan-presiden-ttg-uu-perlindungan-saksi

Advertisements

RUU perlindungan Saksi Versi SentraHAM UI dan ICW 2005

Dokumen ini berisikan naskah RUU Perlindungan saksi dan korban. perlu di ketahui naskah ini merupakan naskah paling awal yang mendorong mengenai pentingnya regulasi yang spesifik mengenai perlindungan saksi dan korban. ruu-perlindungan-saksi-draft-ui-icw

RUU Perlindungan Saksi Dan Korban Versi Pemerintah RI

Naskah RUU Perlindungan Saksi Versi Pemerintah (Download Sekarang)

RUU Perlindungan Saksi Hasil Inisiatif DPR RI 2005

Naskah RUU Perlindungan Saksi yang merupakan hasil inisitif DPR RI (Donwload Sekarang)

RUU Perlindungan Saksi Versi PANJA Tanggal 12 Juli 2006

Naskah RUU setelah pembahasan DPR dalam PANJA Tanggal 12 Juli 2006 (Download Sekarang)

DIM RUU Perlindungan Saksi dan Korban Versi FKB

Daftar Inventarisi yang buat oleh fraksi FKB (Download Sekarang)

Daftar Inventarisir Masalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban Versi Koalisi Perlindungan Saksi

Daftar ini merupakan bahan masukan di Parlemen dalam rangka melakukan monitoring dan advokasi RUU Perlindungan Saksi dan Korban. berisikan perbandingan antara DIM pemerintah dan DIM Koalisi Perlindungan Saksi. (Download Sekarang)


December 2017
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pengunjung

  • 30,745 hits

Perkenalan Awal

Situs ini di buat oleh para peggiat advokasi terhadap perlindungan saksi di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, yang saat ini juga sedang mempropagandakan pentingnya perlindungan para pengungkap fakta (whistleblower). Tujuan dibuatnya situs ini adalah dalam rangka melakukan desiminasi informasi yang terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Di samping untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang selama ini sulit di peroleh oleh publik dan kemudian mengkonsolidasikannya dalam sebuah media yang diharapkan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.