Skandal di Kejagung dan Peran Whistleblower

Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono[1]


dewi-keadilanBeberapa minggu ini publik kita tersita perhatiannya dengan kasus terbukanya skandal penyuapan di tubuh jajaran elit kejaksaan agung ketika di perdegarkannya Percakapan telepon antara artalyta (terdakwa penyuapan dalam kasus urip) dengan Jampidsus dalam sidang pemeriksaan di pengadilan Tipikor. Kecaman dari publik tak terbendung lagi, membuat Jaksa Agung berada dalam posisi yang serba sulit. Kejagung akhirnya. Membentuk tim pemeriksaan internal untuk menguji dan memeriksaan beberapa pejabat kejagung terkait dengan skandal suap itu. Publik sebenarya sudah cukup curiga mengenai kondisi di tubuh kejaksaan. Laporan mengenai suap menyuap, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maladaminsitrasi dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum jaksa bukanlah barang baru, namun hal itu hanya jadi sekedar isu Barulah dalam kasus Artalyta-Urip publik seperti mendapatkan pembenaran bahwa benarlah di tubuh kejaksaan memang tidak steril dari praktik korupsi besar

Pertanyaanya adalah kenapa baru dalam kasus Artalita-Urip ini, yang dapat di dibuka? bagaimana dengan berbagai laporan lainnya yang menduga telah ada praktik suap menyuap perkara di tubuh kejaksaan. Apa karena kasus ini melibatkan BLBI sehingga baru dapat di buka? Dan bagaimana Pengawasan di kejaksaan Agung ?

Jawabannya sebenarnya gampang-gampang susah. Kasus Artalyta-Urip yang kemudian menyeret beberapa pejabat Kejagung ini dapat di buka karena ada informasi yang kuat dan bukti yang tak terbantahkan lagi, titik. Namun jika tidak ada cukup bukti dan kekurangan fakta, dan tidak adanya saksi yang bersedia untuk membukanya, maka jangan heran laporan berbagai penyelahgunaan di tubuh kejaksaan tersebut akhirnya hanya jadi kisah mistik. Masalahnya mencari alat bukti, fakta yang tak terbantahkan, dan informasi bukanlah perkara yang gampang, apalagi jika ingin mendapat laporan dari orang dalam Kejaksaan, hal ini bahkan mustahil. Dalam kasus di atas KPK saja sebenarnya cukup beruntung karena dengan sedikit kejelian, coba-coba berani dan plus nasib baik.

Pengawasan Internal di Kejagung juga tak mungkin seberani saat ini jika tidak ada tekanan yang besar dari publik, apalagi kasus yang berkaitan dengan pejabat tinggi Kejaksaan. Waktu sudah membuktikan, bahwa pengawasan di tubuh Kejaksaan hanyalah berkisar pada pelanggaran disiplin kepegawaian, maklum namanya juga pengawasan internal. Komisi kejaksaan juga tidak dapat berbuat banyak karena kurang mandat dan cenderung dikerdilkan perannya sebatas pemberi rekomendasi.

Dalam konteks informasi dan pengawasan di kejaksaan inilah yang menjadi titik penting bagi pertanyaan selanjutnya. Apa tidak ada orang Kejaksaan yang baik dan berhati nurani yang bisa memberikan informasi mengenai tindak-tanduk jaksa-jaksa yang buruk dan immoral di tubuh Institusinya? Masa sih tidak ada yang mau melapor ke pengawas? saya yakin jawabnya bahwa sebagian besar jaksa-jaksa pasti orang baik-baik dan sebagian kecil dari merekalah yang buruk. Dan sebagian besar ini pasti mau melaporkan jaksa yang buruk-buruk itu. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu, ada niat tapi mungkin tidak ada cukup keberanian.

Seperti kata Jeremy Pope dalam Confronting Corrupstion: The Element Of national Integrty System, pekerja atau pejabat yang tahu mengenai pelanggaran di dalam tempat kerjanya sering di hadapkan pada empat pilihan: yakni bisa (1) berdiam diri atau (2) melaporkan kekhawatiran melalui prosedur intern atau (3) melaporkan ke khawatiran ke lembaga luar atau (4) membeberkan hal bersangkutan ke media. Namun budaya yang ada di dalam tempat bekerja sering membuat takut para pegawainya untuk berbicara apalagi melaporkan keatasan, walaupun sebenarnya staf dari orang dalam inilah yang paling tahu bila ada sesuatu yang salah, tapi mereka takut melaporkan karena takut menjadi sasaran tembak (aksi balas dendam), kehilangan pekerjaan, promosi, dan di hindari oleh rekan-rekan sekerjanya. Gejala inilah yang dikatakan Jeremy Pope terutama di temukan dikalangan pegawai muda yang tahu mengenai perilaku korupsi oleh atasan tapi takut melaporkannya. Dan Inilah yang kemungkinan terjadi di tubuh kejaksaan. Bahkan di tubuh intitusi publik lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, perilaku yang menjadi skandal seperti di tubuh Kejaksaan Agung ini sedini mungkin sebenarnya dapat dicegah sebelum meluas dan berurat akar dengan pengawasan efektif, namun pengawasan ini tidak akan dapat berbuat banyak jika tidak ada saluran baru yang lebih jelas dan tepat yang dilekatkan dalam fungsi pengawasan internal. Dalam konteks inilah kita berbicara mengenai perlindungan para pengungkap fakta (Public Interest Disclosures) atau biasa yang disebut whistleblower. Instrumen perlindungan whistleblower bisa menjadi alat efektif dalam mengawasi kinerja aparat publik walaupun bukanlah satu satunya upaya, namun sayangnya di Indonesia konsep instrumen ini justru tidak pernah dianggap penting. Padahal Di berbagai Negara seperti Australia, Amerika dan Inggris sudah menggunakan instrumen ini. Inggris misalnya, telah mengunakannya mulai tahun 1998 dengan dilahirkannya Public Disclossure Act, Queensland Australia menggunakan tahun 1994 sejak diundangkannya Whistleblower Protection Act, dan Amerika sejak tahun 1989 dengan diundangkannya Whistleblower Protection Act.

Perlindungan para pengungkap fakta atau whistleblower di buat dengan maksud untuk memberikan sebuah landasan hukum dan skema perlindungan khusus bagi pengungkapan yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, maladministrasi, korupsi, melanggar hukum, kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap kesehatan, keselamatan umum dan termasuk bahaya terhadap lingkungan. Skema perlindungan ini tidak hanya mendorong pegawai publik untuk pura-pura tidak tahu bila ada pelanggaran di tempat kerjanya tetapi juga menanamkan rasa aman pada pegawai untuk menyuarakan pikiranya. Dan para atasan (terlapor) yang tetap bersikeras untuk membalas para pengungkap fakta tersebut akan harus membayar mahal dengan mekanisme perlindungan whistleblower ini.

Indonesia sebenarnya punya kesempatan menggunakan instrumen ini saat pemerintah dan DPR melakukan pembahasan RUU perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian menjadi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun konsep perlindungan pengungkap fakta ini justru tidak masuk dalam pembahasan. Akhirnya hilanglah kesempatan untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki potensi untuk melakukan reformasi sektor publik ini. Mudah-mudahan saja di masa depan, Indonesia dapat memiliki instrumen hukum ini. Seandainya saja para pajabat dan staf di lembaga publik Indonesia mulai berani menyuarakan suara mereka dari dalam tanpa rasa takut maka reformasi di institusi publik Indonesia akan banyak terbantu dan akan banyak Artalyta-Urip baru yang dapat kita temukan.


[1] Aktivis Koalisi Perlindungan Saksi dan Penggiat Aliansi Advokasi Whistleblower

1 Response to “Skandal di Kejagung dan Peran Whistleblower”


  1. 1 Thomas 28/09/2009 at 9:53 AM

    Selamat sore.
    Mohon maaf, saya bermaksud meminta ijin untuk penggunaan gambar yang ada dalam artikel ini untuk gambar cover buletin intern kami.
    Apakah gambar tersebut ada lisensinya atau bebas digunakan?
    Terimakasih.

    Thomas


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




July 2008
M T W T F S S
« Jun   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Pengunjung

  • 30,009 hits

Tulisan Teratas

Perkenalan Awal

Situs ini di buat oleh para peggiat advokasi terhadap perlindungan saksi di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, yang saat ini juga sedang mempropagandakan pentingnya perlindungan para pengungkap fakta (whistleblower). Tujuan dibuatnya situs ini adalah dalam rangka melakukan desiminasi informasi yang terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Di samping untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang selama ini sulit di peroleh oleh publik dan kemudian mengkonsolidasikannya dalam sebuah media yang diharapkan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

%d bloggers like this: