Calon Komisioner Perlindungan Saksi, Jangan Taruhan di DPR

Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono[1]


pemberian-bantuan-dalam-uu-lpsk_observasi-awal_Acara pemilihan nama calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) akan segera di gelar di DPR, telat hampir 2 tahun dari rencana dan tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Sejumlah empat belas nama calon yang telah dikirimkan oleh Presiden SBY dan akan masuk proses seleksi di Komisi III ini. 14 nama ini berasal dari latarbelakang yang berbeda beda: advokat, aktivis LSM, Aparat penegak hukum dan akademisi. Sebagian kecil mungkin telah dikenal oleh publik walaupun secara terbatas.


Memilih anggota di sebuah komisi memang susah-susah. Apalagi kalau dengan dana minim dan kurang dukungan seperti seleksi calon LPSK ini. Pengalaman sudah membuktikan, di samping pelaksanaannya di tingkat pansel bentukan pemerintah telat melulu dan tanggal selalu diundur, dana yang disiapkan juga minim sehingga harus dibantu oleh lembaga donor. Di tingkat Presiden juga sama, nama-nama yang sudah masuk dibiarkan saja hampir dua bulan, katanya surat menyurat di level menteri simpang siur, ketika didesak publik barulah cepat-cepat dikeluarkan 14 nama. Hasilnya, mau apalagi ? yang penting ada.

Proses seleksi Di DPR mungkin sedikit berbeda dari proses pemerintah, tapi kecemasan kita tetap sama. Bukan barang baru lagi bahwa proses di DPR penuh kepentingan. Pertimbangannya yang dikhawatirkan politis. Tranparansinya juga masih sedikit diragukan. Metode seleksi juga kadangkala cuma formalitas. Indikator penilaian? Jangan ditanya.

Prosedurnya sudah baku juga dianggap sudah ketinggalan jaman. Misalnya dalam seleksi makalah calon di paksa menulis artikel dalam waktu yang sempit dan tidak boleh menyontek, kemudian di tanya ini itu mengenai beberapa hal, dari masalah yang substansial dan krusial sampai masalah remeh-temeh, seringnya malah tidak nyambung dari tema semula. Seperti kata beberapa aktivis koalisi di perlindungan saksi, mudah-mudahan saja poperty test di DPR tidak jadi property test

Di balik itu semua, biasanya, di belakang panggung, proses lobby anggota DPR jalan terus. Mulai dari sowan ke koneksi kiri-kanan sampai rajin sms an. Latarbelakang calon juga sering dicari-cari kaitannya dengan latarbelakang angota DPR, alumni inilah, asal dari mana, mantan organisasi apa, sampai proposal kontrak politik juga dijalanin yang penting bisa jadi anggota komisi.

Kalau kondisi seperti ini masih di lakukan? apa lagi yang akan kita harapkan dari proses yang begitu panjang untuk mencari orang-orang yang kredibel dan memiliki kapasitas yang layak. LPSK bukan ajang untuk jadi artis media dan terkenal atau ingin mendapat fasilitas negara, apalagi untuk mengisi masa pensiunan karena karir telah mentok. Lembaga ini adalah lembaga bagi pekerja keras, bersifat pelayanan publik yang justru bekerja secara taktis, efisien dan low profile. Morif awal dibentuknya juga karena kita marfum bahwa kemampuan aparat kita yang lemah dan tidak mau tahu untuk melindungi saksinya.

Berkacalah dari berbagai negara, dimana program perlindungan saksi merupakan program prestisius yang bekerja sangat sibuk dan penuh tekanan. Bekerja bagi saksi dan korban akan menghabiskan banyak waktu, bahkan pelayanan yang dilakukan dalam lembaga ini seperti tiada hentinya. Kerjanya seperti penjaga bayi (baby sitter) kata Pete Earley dan Gerald Shur dalam bukunya Witsec. Itu karena perlindungan saksi dan korban pastilah bekerja untuk melayani orang-orang yang rapuh karena tekanan dan intimidasi

Bayangkan saja ketika lembaga ini membuka pintu kantornya bagi publik maka ribuan surat permohonan saksi korban dari seluruh Indonesia akan mengetuk dan menumpuk di depan pintu. Ini karena mandat yang diberikan undang-undang memang berat, seluruh saksi-korban peradilan tindak pidana Indonesia akan menagih haknya kepada lembaga ini. Seperti kata Nichlolas Fye dalam buku Witnes Intimidation, bahwa kerja di program perlindungan saksi digambarkannya “sebagai ekorlah yang mengoyangkan anjingnya”, itu karena beban kerjanya yang besar dalam hal penerimaan pengaduan.

Oleh karena itulah maka seleksi dan pemilihan anggota LPSK di DPR harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Pertama Pilihlah orang-orang yang mampu dan siap bekerja keras. Indikator penilaian maupun tolak ukurnya juga sebaiknya disusun secara ketat dan terukur. Kedua, perkuatlah peran dan partisipasi masyarakat. Kita tahu, bahwa dalam proses seleksi di DPR sangat singkat, oleh karena itu tidaklah mungkin panitia memiliki informasi yang akurat. Maka bukalah dan gunakanlah informasi yang telah dikumpulkan oleh Pansel pemerintah, bukalah keran informasi dari publik seluas-luasnya untuk melihat latarbelakang calon.

Ketiga, perbaiki birokrasi dan administrasi kepanitian, kita tahu bahwa administrasi panitia seleksi di DPR sedikit kacau, telah ada laporan bahwa beberapa orang calon hampir tidak mendapat surat panggilan dan persyaratan dengan tepat waktu. Dan Keempat transparanlah dalam memberikan informasi mengenai kredibilitas calon ke publik, ini penting karena publik perlu tahu siapa orang-orang yang akan masuk nanti ke LPSK, janganlah membeli kucing dalam karung.


[1] Aktivis Koalisi Perlindungan Saksi

0 Responses to “Calon Komisioner Perlindungan Saksi, Jangan Taruhan di DPR”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




July 2008
M T W T F S S
« Jun   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Pengunjung

  • 30,009 hits

Tulisan Teratas

Perkenalan Awal

Situs ini di buat oleh para peggiat advokasi terhadap perlindungan saksi di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, yang saat ini juga sedang mempropagandakan pentingnya perlindungan para pengungkap fakta (whistleblower). Tujuan dibuatnya situs ini adalah dalam rangka melakukan desiminasi informasi yang terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Di samping untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang selama ini sulit di peroleh oleh publik dan kemudian mengkonsolidasikannya dalam sebuah media yang diharapkan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

%d bloggers like this: