Bahan Lobby 2 Koalisi Perlindungan Saksi: Tolak Pembatasan Saksi

Pembatasan atau kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan dalam program perlindungan saksi di LPSK dalam pasal 27 RUU ini merupakan sebuah kemunduran dari RUU Perlindungan Saksi. Argumentasi PANJA atas munculnya pasal ini  sebagian besar dilatar belakangi untuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah agar biaya yang akan diberikan untuk perlindungan tidak terlalu besar. Argumentasi kedua adalah: mekanisme ini merupakan  “alat penyaring” atas kasus-kasus yang akan masuk ke LPSK sehingga beban LPSK akan diminimalisir.

 

Pemikiran seperti ini justru akan memperlemah kerja-kerja dari LPSK. Seharusnya kategori  saksi yang berhak mendapatkan perlindungan tidak digunakan pada jenis-jenis kejahatannya seperti hasil PANJA tersebut. Sebaiknya model pembatasan atau seleksi hanya di dasarkan pada: KATEGORI ANCAMAN ATAU INTIMIDASI  yang diterima oleh saksi, bukan jenis atau ruang lingkup tindak pidananya. (Download Sekarang)

0 Responses to “Bahan Lobby 2 Koalisi Perlindungan Saksi: Tolak Pembatasan Saksi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




May 2008
M T W T F S S
    Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Pengunjung

  • 30,009 hits

Tulisan Teratas

Perkenalan Awal

Situs ini di buat oleh para peggiat advokasi terhadap perlindungan saksi di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, yang saat ini juga sedang mempropagandakan pentingnya perlindungan para pengungkap fakta (whistleblower). Tujuan dibuatnya situs ini adalah dalam rangka melakukan desiminasi informasi yang terkait dengan isu perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Di samping untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang selama ini sulit di peroleh oleh publik dan kemudian mengkonsolidasikannya dalam sebuah media yang diharapkan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

%d bloggers like this: