Penulis: Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, Syahrial Wiryawan Martanto, Supriyadi Widodo Eddyono, Emerson Yuntho

Pada 8 Agustus 2008 Presiden Yudhoyono menandatangani Surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan tujuh anggota terpilih Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang sebelumnya telah dipilih oleh Komisi III DPR RI. Ketujuh orang tersebut adalah Abdul Haris Semendawai (Ketua), H Teguh Soedarsono (anggota), Myra Diarsi (anggota), Lies Sulistiani (anggota), Lili Pintauli (anggota), I Ketut Sudiharsa (anggota), dan RM Sindhu Krishno (anggota). Setelah kurang lebih 100 hari menjabat, ketujuh orang Komisioner LPSK tersebut seharusnya telah menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan mandat yang diberikan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain: memberikan perlindungan kepada saksi dan korban; memberikan asistensi terhadap korban berupa pengobatan medis maupun psikososial; memfasilitasi korban dan saksi yang menjadi korban kejahatan, dengan cara mengajukan kompensasi atau restitusi melalui pengadilan, dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. catatan-100-hari-lpsk1

Acara pemilihan nama calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) akan segera di gelar di DPR, telat hampir 2 tahun dari rencana dan tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Sejumlah empat belas nama calon yang telah dikirimkan oleh Presiden SBY dan akan masuk proses seleksi di Komisi III ini. 14 nama ini berasal dari latarbelakang yang berbeda beda: advokat, aktivis LSM, Aparat penegak hukum dan akademisi. Sebagian kecil mungkin telah dikenal oleh publik walaupun secara terbatas.

Memilih anggota di sebuah komisi memang susah-susah. Apalagi kalau dengan dana minim dan kurang dukungan seperti seleksi calon LPSK ini. Pengalaman sudah membuktikan, di samping pelaksanaannya di tingkat pansel bentukan pemerintah telat melulu dan tanggal selalu diundur, dana yang disiapkan juga minim sehingga harus dibantu oleh lembaga donor. Di tingkat Presiden juga sama, nama-nama yang sudah masuk dibiarkan saja hampir dua bulan, katanya surat menyurat di level menteri simpang siur, ketika didesak publik barulah cepat-cepat dikeluarkan 14 nama. Hasilnya, mau apalagi ? yang penting ada.

Proses seleksi Di DPR mungkin sedikit berbeda dari proses pemerintah, tapi kecemasan kita tetap sama. Bukan barang baru lagi bahwa proses di DPR penuh kepentingan. Pertimbangannya yang dikhawatirkan politis. Tranparansinya juga masih sedikit diragukan. Metode seleksi juga kadangkala cuma formalitas. Indikator penilaian? Jangan ditanya.

Prosedurnya sudah baku juga dianggap sudah ketinggalan jaman. Misalnya dalam seleksi makalah calon di paksa menulis artikel dalam waktu yang sempit dan tidak boleh menyontek, kemudian di tanya ini itu mengenai beberapa hal, dari masalah yang substansial dan krusial sampai masalah remeh-temeh, seringnya malah tidak nyambung dari tema semula. Seperti kata beberapa aktivis koalisi di perlindungan saksi, mudah-mudahan saja poperty test di DPR tidak jadi property test

Di balik itu semua, biasanya, di belakang panggung, proses lobby anggota DPR jalan terus. Mulai dari sowan ke koneksi kiri-kanan sampai rajin sms an. Latarbelakang calon juga sering dicari-cari kaitannya dengan latarbelakang angota DPR, alumni inilah, asal dari mana, mantan organisasi apa, sampai proposal kontrak politik juga dijalanin yang penting bisa jadi anggota komisi.

Kalau kondisi seperti ini masih di lakukan? apa lagi yang akan kita harapkan dari proses yang begitu panjang untuk mencari orang-orang yang kredibel dan memiliki kapasitas yang layak. LPSK bukan ajang untuk jadi artis media dan terkenal atau ingin mendapat fasilitas negara, apalagi untuk mengisi masa pensiunan karena karir telah mentok. Lembaga ini adalah lembaga bagi pekerja keras, bersifat pelayanan publik yang justru bekerja secara taktis, efisien dan low profile. Morif awal dibentuknya juga karena kita marfum bahwa kemampuan aparat kita yang lemah dan tidak mau tahu untuk melindungi saksinya.

Berkacalah dari berbagai negara, dimana program perlindungan saksi merupakan program prestisius yang bekerja sangat sibuk dan penuh tekanan. Bekerja bagi saksi dan korban akan menghabiskan banyak waktu, bahkan pelayanan yang dilakukan dalam lembaga ini seperti tiada hentinya. Kerjanya seperti penjaga bayi (baby sitter) kata Pete Earley dan Gerald Shur dalam bukunya Witsec. Itu karena perlindungan saksi dan korban pastilah bekerja untuk melayani orang-orang yang rapuh karena tekanan dan intimidasi

Bayangkan saja ketika lembaga ini membuka pintu kantornya bagi publik maka ribuan surat permohonan saksi korban dari seluruh Indonesia akan mengetuk dan menumpuk di depan pintu. Ini karena mandat yang diberikan undang-undang memang berat, seluruh saksi-korban peradilan tindak pidana Indonesia akan menagih haknya kepada lembaga ini. Seperti kata Nichlolas Fye dalam buku Witnes Intimidation, bahwa kerja di program perlindungan saksi digambarkannya “sebagai ekorlah yang mengoyangkan anjingnya”, itu karena beban kerjanya yang besar dalam hal penerimaan pengaduan.

Oleh karena itulah maka seleksi dan pemilihan anggota LPSK di DPR harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Pertama Pilihlah orang-orang yang mampu dan siap bekerja keras. Indikator penilaian maupun tolak ukurnya juga sebaiknya disusun secara ketat dan terukur. Kedua, perkuatlah peran dan partisipasi masyarakat. Kita tahu, bahwa dalam proses seleksi di DPR sangat singkat, oleh karena itu tidaklah mungkin panitia memiliki informasi yang akurat. Maka bukalah dan gunakanlah informasi yang telah dikumpulkan oleh Pansel pemerintah, bukalah keran informasi dari publik seluas-luasnya untuk melihat latarbelakang calon.

Ketiga, perbaiki birokrasi dan administrasi kepanitian, kita tahu bahwa administrasi panitia seleksi di DPR sedikit kacau, telah ada laporan bahwa beberapa orang calon hampir tidak mendapat surat panggilan dan persyaratan dengan tepat waktu. Dan Keempat transparanlah dalam memberikan informasi mengenai kredibilitas calon ke publik, ini penting karena publik perlu tahu siapa orang-orang yang akan masuk nanti ke LPSK, janganlah membeli kucing dalam karung.

Beberapa minggu ini publik kita tersita perhatiannya dengan kasus terbukanya skandal penyuapan di tubuh jajaran elit kejaksaan agung ketika di perdegarkannya Percakapan telepon antara artalyta (terdakwa penyuapan dalam kasus urip) dengan Jampidsus dalam sidang pemeriksaan di pengadilan Tipikor. Kecaman dari publik tak terbendung lagi, membuat Jaksa Agung berada dalam posisi yang serba sulit. Kejagung akhirnya. Membentuk tim pemeriksaan internal untuk menguji dan memeriksaan beberapa pejabat kejagung terkait dengan skandal suap itu. Publik sebenarya sudah cukup curiga mengenai kondisi di tubuh kejaksaan. Laporan mengenai suap menyuap, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maladaminsitrasi dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum jaksa bukanlah barang baru, namun hal itu hanya jadi sekedar isu Barulah dalam kasus Artalyta-Urip publik seperti mendapatkan pembenaran bahwa benarlah di tubuh kejaksaan memang tidak steril dari praktik korupsi besar

Pertanyaanya adalah kenapa baru dalam kasus Artalita-Urip ini, yang dapat di dibuka? bagaimana dengan berbagai laporan lainnya yang menduga telah ada praktik suap menyuap perkara di tubuh kejaksaan. Apa karena kasus ini melibatkan BLBI sehingga baru dapat di buka? Dan bagaimana Pengawasan di kejaksaan Agung ?

Jawabannya sebenarnya gampang-gampang susah. Kasus Artalyta-Urip yang kemudian menyeret beberapa pejabat Kejagung ini dapat di buka karena ada informasi yang kuat dan bukti yang tak terbantahkan lagi, titik. Namun jika tidak ada cukup bukti dan kekurangan fakta, dan tidak adanya saksi yang bersedia untuk membukanya, maka jangan heran laporan berbagai penyelahgunaan di tubuh kejaksaan tersebut akhirnya hanya jadi kisah mistik. Masalahnya mencari alat bukti, fakta yang tak terbantahkan, dan informasi bukanlah perkara yang gampang, apalagi jika ingin mendapat laporan dari orang dalam Kejaksaan, hal ini bahkan mustahil. Dalam kasus di atas KPK saja sebenarnya cukup beruntung karena dengan sedikit kejelian, coba-coba berani dan plus nasib baik.

Pengawasan Internal di Kejagung juga tak mungkin seberani saat ini jika tidak ada tekanan yang besar dari publik, apalagi kasus yang berkaitan dengan pejabat tinggi Kejaksaan. Waktu sudah membuktikan, bahwa pengawasan di tubuh Kejaksaan hanyalah berkisar pada pelanggaran disiplin kepegawaian, maklum namanya juga pengawasan internal. Komisi kejaksaan juga tidak dapat berbuat banyak karena kurang mandat dan cenderung dikerdilkan perannya sebatas pemberi rekomendasi.

Dalam konteks informasi dan pengawasan di kejaksaan inilah yang menjadi titik penting bagi pertanyaan selanjutnya. Apa tidak ada orang Kejaksaan yang baik dan berhati nurani yang bisa memberikan informasi mengenai tindak-tanduk jaksa-jaksa yang buruk dan immoral di tubuh Institusinya? Masa sih tidak ada yang mau melapor ke pengawas? saya yakin jawabnya bahwa sebagian besar jaksa-jaksa pasti orang baik-baik dan sebagian kecil dari merekalah yang buruk. Dan sebagian besar ini pasti mau melaporkan jaksa yang buruk-buruk itu. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu, ada niat tapi mungkin tidak ada cukup keberanian.

Seperti kata Jeremy Pope dalam Confronting Corrupstion: The Element Of national Integrty System, pekerja atau pejabat yang tahu mengenai pelanggaran di dalam tempat kerjanya sering di hadapkan pada empat pilihan: yakni bisa (1) berdiam diri atau (2) melaporkan kekhawatiran melalui prosedur intern atau (3) melaporkan ke khawatiran ke lembaga luar atau (4) membeberkan hal bersangkutan ke media. Namun budaya yang ada di dalam tempat bekerja sering membuat takut para pegawainya untuk berbicara apalagi melaporkan keatasan, walaupun sebenarnya staf dari orang dalam inilah yang paling tahu bila ada sesuatu yang salah, tapi mereka takut melaporkan karena takut menjadi sasaran tembak (aksi balas dendam), kehilangan pekerjaan, promosi, dan di hindari oleh rekan-rekan sekerjanya. Gejala inilah yang dikatakan Jeremy Pope terutama di temukan dikalangan pegawai muda yang tahu mengenai perilaku korupsi oleh atasan tapi takut melaporkannya. Dan Inilah yang kemungkinan terjadi di tubuh kejaksaan. Bahkan di tubuh intitusi publik lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, perilaku yang menjadi skandal seperti di tubuh Kejaksaan Agung ini sedini mungkin sebenarnya dapat dicegah sebelum meluas dan berurat akar dengan pengawasan efektif, namun pengawasan ini tidak akan dapat berbuat banyak jika tidak ada saluran baru yang lebih jelas dan tepat yang dilekatkan dalam fungsi pengawasan internal. Dalam konteks inilah kita berbicara mengenai perlindungan para pengungkap fakta (Public Interest Disclosures) atau biasa yang disebut whistleblower. Instrumen perlindungan whistleblower bisa menjadi alat efektif dalam mengawasi kinerja aparat publik walaupun bukanlah satu satunya upaya, namun sayangnya di Indonesia konsep instrumen ini justru tidak pernah dianggap penting. Padahal Di berbagai Negara seperti Australia, Amerika dan Inggris sudah menggunakan instrumen ini. Inggris misalnya, telah mengunakannya mulai tahun 1998 dengan dilahirkannya Public Disclossure Act, Queensland Australia menggunakan tahun 1994 sejak diundangkannya Whistleblower Protection Act, dan Amerika sejak tahun 1989 dengan diundangkannya Whistleblower Protection Act.

Perlindungan para pengungkap fakta atau whistleblower di buat dengan maksud untuk memberikan sebuah landasan hukum dan skema perlindungan khusus bagi pengungkapan yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, maladministrasi, korupsi, melanggar hukum, kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap kesehatan, keselamatan umum dan termasuk bahaya terhadap lingkungan. Skema perlindungan ini tidak hanya mendorong pegawai publik untuk pura-pura tidak tahu bila ada pelanggaran di tempat kerjanya tetapi juga menanamkan rasa aman pada pegawai untuk menyuarakan pikiranya. Dan para atasan (terlapor) yang tetap bersikeras untuk membalas para pengungkap fakta tersebut akan harus membayar mahal dengan mekanisme perlindungan whistleblower ini.

Indonesia sebenarnya punya kesempatan menggunakan instrumen ini saat pemerintah dan DPR melakukan pembahasan RUU perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian menjadi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun konsep perlindungan pengungkap fakta ini justru tidak masuk dalam pembahasan. Akhirnya hilanglah kesempatan untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki potensi untuk melakukan reformasi sektor publik ini. Mudah-mudahan saja di masa depan, Indonesia dapat memiliki instrumen hukum ini. Seandainya saja para pajabat dan staf di lembaga publik Indonesia mulai berani menyuarakan suara mereka dari dalam tanpa rasa takut maka reformasi di institusi publik Indonesia akan banyak terbantu dan akan banyak Artalyta-Urip baru yang dapat kita temukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota LPSK, kami mengundang warga negara Republik Indonesia terbaik yang berasal dari unsur  professional yang mempunyai pengalaman di bidang: pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat, untuk mencalonkan diri menjadi anggota LPSK. Pendaftaran dapat dilakukan oleh calon sendiri atau diusulkan oleh lembaga/organisasi dengan persetujuan calon, dengan persyaratan sebagai berikut: pengumuman-pendaftaran-calon-anggota-lembaga-perlindungan-e280a6

Saat ini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Yang ada hanya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tertentu, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Keberadaan dari beberapa Peraturan Pemerintah seperti disebutkan di atas mempunyai ruang lingkup yang sempit, karena peraturan-peraturan tersebut hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu dan tidak berlaku untuk semua jenis kasus. Di dalam pelaksanaannya, adanya beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi tidak menjamin bahwa Saksi dan Korban akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. pemetaan-peraturan-saksi

Tulisan ini mencoba mendiskripsikan secara sederhana kasus-kasus yang pernah dialami oleh para saksi ataupun pelapor yang mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana. Maksudnya adalah agar kasus-kasus ini menjadi sumber penting baik sebagai rujukan maupun memberikan masukan bagi para pembentuk Undang-undang maupun para aktivis yang melakukan kampanye Perlindungan Saksi di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah terciptanya sebuah Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi yang memadai. Walaupun sebenarnya telah sangat sering didengungkan pentingnya hak saksi dan perlindungan terhadap saksi, namun kita jarang memberikan dan menemukan fakta-fakta penting yang sering dialami para saksi. Pertimbangan inilah yang mendorong kami untuk mengumpulkan serpihan-serpihan kecil kasus-kasus yang dialami saksi.

Sumber dari kasus-kasus ini dikumpulkan dari banyak orang, termasuk laporan-laporan yang diterima dari organisasi-organisasi maupun individu, sumber lainnya yang tak kalah penting adalah sumber dari berbagai media massa yang pernah mempublikasikan ancaman yang diterima oleh saksi dan pelapor. Walaupun kasus-kasus yang disajikan ini masih minim, diharapkan kumpulan kasus ini dapat merefleksikan dengan baik apa saja yang dialami para saksi sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi hal yang sangat penting. saksi-dalam-ancaman

Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Statura Roma 1998 diatur secara memadai. Pengaturan ini pada intinya tidak jauh berbeda dengan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam beberapa statuta sebelumnya yakni untuk peradilan internasional bagi bekas negara Yugoslavia (ICTY) dan peradilan internasional untu Rwanda (ICTR). Pada intinya perlindungan terhadap korban dan saksi dalam 3 statuta tersebut mengatur tentang perlindungan korban dan saksi selama  proses peradilan yang berupa pemberian hak-hak khusus kepada korban dan saksi. Dalam proses peradilan, korban dan saksi mempunyai hak-hak perlindungan bagi mereka sebagaimana hak-hak yang juga diberikan kepada tertuduh. Dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, 3 statuta ini juga mensyaratkan adanya sebuah unit yang secara khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan korban dan saksi. Unit ini mempunyai tugas dan tanggung jawab tanggung jawab tertentu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk perlindungan  korban dan saksi. perlindungan-saksi-dalam-statuta-roma

Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timor-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya bebas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang tidak cukup fair dan tidak kompeten, bahkan dikatakan pengadilan ini di bawah standar. Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban. catatan-pengadilan-ham-tim-tim

Tulisan yang disusun oleh Supriyadi Widodo Eddyono ini merupakan bagian makalah untuk bahan pengantar diskusi FGD III perlindungan saksi dan Korban yang diinisiasi oleh ICW-KOMMNAS PEREMPUAN-ELSAM. berisikan gambaran sederhana mengenai beberapa model kelembagaan terkait dengan institusi yang mengurus masalah program perlindungan saksi berbagai-model-lembaga

Tulisan ini merupakan tulisan ringkas yang memaparkan sebuah proses pemberian perlindungan terhadap saksi dalam unit khusus perlindungan saksi di Amerika, sumber informasi yang utama dalam tulisan ini adalah buku petunjuk bagi para jaksa dari Departemen Kehakiman (Department of Justice) AS mengenai Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984, bagian F, Bab XII dari Undang-Undang tentang Kontrol yang Komprehensif atas Kejahatan (Pub. L. No. 98-473).

(perlindungan-saksi-di-as4.pdf)

UNDCP MODEL WITNESS PROTECTION BILL, 2000 (Download Sekarang)

(Download Sekarang)