100 hari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Ditengah Ketidakpastian Dukungan Pemerintah

Penulis: Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, Syahrial Wiryawan Martanto, Supriyadi Widodo Eddyono, Emerson Yuntho

Pada 8 Agustus 2008 Presiden Yudhoyono menandatangani Surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan tujuh anggota terpilih Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang sebelumnya telah dipilih oleh Komisi III DPR RI. Ketujuh orang tersebut adalah Abdul Haris Semendawai (Ketua), H Teguh Soedarsono (anggota), Myra Diarsi (anggota), Lies Sulistiani (anggota), Lili Pintauli (anggota), I Ketut Sudiharsa (anggota), dan RM Sindhu Krishno (anggota). Setelah kurang lebih 100 hari menjabat, ketujuh orang Komisioner LPSK tersebut seharusnya telah menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan mandat yang diberikan Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain: memberikan perlindungan kepada saksi dan korban; memberikan asistensi terhadap korban berupa pengobatan medis maupun psikososial; memfasilitasi korban dan saksi yang menjadi korban kejahatan, dengan cara mengajukan kompensasi atau restitusi melalui pengadilan, dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. catatan-100-hari-lpsk1

Catatan Atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc

Penulis : Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin.

Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timor-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya bebas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang tidak cukup fair dan tidak kompeten, bahkan dikatakan pengadilan ini di bawah standar. Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban. catatan-pengadilan-ham-tim-tim

Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan PANJA RUU Perlindungan Saksi

 

Tulisan ini  akan mencoba memberikan catatan terhadap  berbagai kelemahan dalam RUU PSK versi DPR yang saat ini sudah dibahas oleh PANJA KOMISI III DPR. Tujuannya adalah untuk memberikan  masukan atau usulan  yang penting untuk perbaikan RUU Perlindungan Saksi selama masih dimungkinkan oleh PANJA  Komisi III DPR. Eksplorasi yang di pilih untuk catatan ini  tidaklah mencakup seluruh aspek dari RUU, namun hanya terbatas pada beberapa hal penting dan prioritas seperti: Masalah defenisi saksi dan orang yang bisa dilindungi dan jangka waktu perlindungan. Dalam hasil PANJA  berada dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5. Masalah yang  berkaitan Lembaga Perlindungan dan tatacara  atau prosedur pemberian perlindungan. Dalam hasil PANJA berada dalam Pasal  18, Pasal 24 dll.

(Download Sekarang)

Saksi, Yang Terlupakan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Catatan Kritis Terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Tulisan ini  akan mencoba memberikan catatan terhadap  berbagai kelemahan dalam RUU PSK versi DPR yang saat ini sedang dibahas oleh PANJA KOMISI III DPR. Tujuannya adalah untuk memberikan  masukan atau usulan  yang penting untuk perbaikan RUU perlindungan saksi yang telah ada. Eksplorasi yang di pilih untuk catatan ini  tidaklah mencakup seluruh aspek dari RUU, namun hanya terbatas pada beberapa hal penting dan prioritas seperti: masalah ruang lingkup perlindungan yang mencakup defenisi saksi, orang yang bisa dilindungi jangka waktu perlindungan, dan pengertian perlindungan, kemudian berkaitan lembaga perlindungan dan tatacara  atau prosedur pemberian perlindungan (Download Sekarang)

Menjaring 7 Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Catatan dan Rekomendasi Koalisi Perlindungan Saksi atas Rencana Pemerintah Melakukan Seleksi Calon Anggota LPSK

Koalisi Perlindungan Saksi mengkhawatirkan beberapa hal terkait dengan Proses seleksi maupun hasil seleksi. Kekhawatiran ini menyangkut pertama, pendeknya jangka waktu seleksi terutama seleksi di pendaftaran administratif. Kedua adalah metode seleksi yang kurang memadai karena waktu yan terbatas tersebut. Ketiga adalah minimnya animo masyarakat untuk baik untuk ikut serta menjadi calon LPSK maupun untuk melakukan pemantauan terhadap proses ini dan yang keempat yang terpenting adalah minimnya kualitas dan integritas calon anggota LPSK yang mengikuti proses pemilihan tersebut. Kekhawatiran atas minimnya kulitas dan integritas para calon tersebut terkait dengan lemahnya proses sosialisasi mengenai UU No 13 tahun 2006 dan minimnya informasi berkaitan dengan kerja-kerja di LPSK. Untuk kepentingan tersebutlah Koalisi Perlindungan Saksi menuliskan beberapa catatan dan rekomendasi ini untuk di sampaikan baik kepada Pemerintah RI dan lembaga terkait maupun kepada publik agar infromasi mengenai pemilihan anggota LPSK dapat lebih di ketahui oleh masyarakat yang lebih luas, di samping masyarakat dapat juga membantu Koalisi perlindungan Saksi yang akan melakukan Monitoring terkait dengan proses ini. Terutama berkaitan dengan kualitas dan integritas para calon LPSK. (Download sekarang)

Undang-Undang Perlindungan Saksi Belum Progresif: Catatan Kritis Terhadap UU Perlindungan Saksi Dan Korban

Tulisan ini akan mencoba memberikan catatan terhadap berbagai kelemahan dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan oleh DPR. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan masukan dalam implementasi undang-undang ini, di harapkan dengan mengetahui kelemahannya para pihak yang bertangungjawab atas pelaksanaan undang-undang ini dapat mengambil sikap dan tentunya dapat mengeliminir kelemahan tersebut dalam implementasinya. Eksplorasi yang di pilih untuk catatan kritis ini tidaklah mencakup seluruh aspek dari UU, namun hanya terbatas pada beberapa hal penting dan prioritas seperti: Masalah defenisi saksi dan orang yang bisa dilindungi dan jangka waktu perlindungan.Dan masalah yang berkaitan Lembaga Perlindungan dan tatacara atau prosedur pemberian perlindungan (download sekarang)

Catatan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi dan korban

Tulisan ini merupakan catatan kritis Koalisi Perlindungan Saksi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Catatan kritis ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap substansi RPP yang telah disusun pemerintah. Dengan adanya masukan dan rekomendasi tersebut, diharapkan Pemerintah akan mengubah atau melakukan perbaikan terhadap substansi RPP yang menurut pendapat Koalisi masih bermasalah. (download position paper sekarang)