Calon Komisioner Perlindungan Saksi, Jangan Taruhan di DPR

Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono[1]

Acara pemilihan nama calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) akan segera di gelar di DPR, telat hampir 2 tahun dari rencana dan tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Sejumlah empat belas nama calon yang telah dikirimkan oleh Presiden SBY dan akan masuk proses seleksi di Komisi III ini. 14 nama ini berasal dari latarbelakang yang berbeda beda: advokat, aktivis LSM, Aparat penegak hukum dan akademisi. Sebagian kecil mungkin telah dikenal oleh publik walaupun secara terbatas.

Memilih anggota di sebuah komisi memang susah-susah. Apalagi kalau dengan dana minim dan kurang dukungan seperti seleksi calon LPSK ini. Pengalaman sudah membuktikan, di samping pelaksanaannya di tingkat pansel bentukan pemerintah telat melulu dan tanggal selalu diundur, dana yang disiapkan juga minim sehingga harus dibantu oleh lembaga donor. Di tingkat Presiden juga sama, nama-nama yang sudah masuk dibiarkan saja hampir dua bulan, katanya surat menyurat di level menteri simpang siur, ketika didesak publik barulah cepat-cepat dikeluarkan 14 nama. Hasilnya, mau apalagi ? yang penting ada.

Skandal di Kejagung dan Peran Whistleblower

Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono[1]

Beberapa minggu ini publik kita tersita perhatiannya dengan kasus terbukanya skandal penyuapan di tubuh jajaran elit kejaksaan agung ketika di perdegarkannya Percakapan telepon antara artalyta (terdakwa penyuapan dalam kasus urip) dengan Jampidsus dalam sidang pemeriksaan di pengadilan Tipikor. Kecaman dari publik tak terbendung lagi, membuat Jaksa Agung berada dalam posisi yang serba sulit. Kejagung akhirnya. Membentuk tim pemeriksaan internal untuk menguji dan memeriksaan beberapa pejabat kejagung terkait dengan skandal suap itu. Publik sebenarya sudah cukup curiga mengenai kondisi di tubuh kejaksaan. Laporan mengenai suap menyuap, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maladaminsitrasi dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum jaksa bukanlah barang baru, namun hal itu hanya jadi sekedar isu Barulah dalam kasus Artalyta-Urip publik seperti mendapatkan pembenaran bahwa benarlah di tubuh kejaksaan memang tidak steril dari praktik korupsi besar

Pemetaan Terhadap peraturan terkait dengan Perlindungan Saksi di Indonesia

Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono

Saat ini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Yang ada hanya beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tertentu, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Keberadaan dari beberapa Peraturan Pemerintah seperti disebutkan di atas mempunyai ruang lingkup yang sempit, karena peraturan-peraturan tersebut hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu dan tidak berlaku untuk semua jenis kasus. Di dalam pelaksanaannya, adanya beberapa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi tidak menjamin bahwa Saksi dan Korban akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. pemetaan-peraturan-saksi

Saksi Dalam Ancaman: Kumpulkan Kasus Saksi dan Korban

Penulis : Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda, dan Fajrimei A. Gofar

Tulisan ini mencoba mendiskripsikan secara sederhana kasus-kasus yang pernah dialami oleh para saksi ataupun pelapor yang mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana. Maksudnya adalah agar kasus-kasus ini menjadi sumber penting baik sebagai rujukan maupun memberikan masukan bagi para pembentuk Undang-undang maupun para aktivis yang melakukan kampanye Perlindungan Saksi di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah terciptanya sebuah Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi yang memadai. Walaupun sebenarnya telah sangat sering didengungkan pentingnya hak saksi dan perlindungan terhadap saksi, namun kita jarang memberikan dan menemukan fakta-fakta penting yang sering dialami para saksi. Pertimbangan inilah yang mendorong kami untuk mengumpulkan serpihan-serpihan kecil kasus-kasus yang dialami saksi.

Sumber dari kasus-kasus ini dikumpulkan dari banyak orang, termasuk laporan-laporan yang diterima dari organisasi-organisasi maupun individu, sumber lainnya yang tak kalah penting adalah sumber dari berbagai media massa yang pernah mempublikasikan ancaman yang diterima oleh saksi dan pelapor. Walaupun kasus-kasus yang disajikan ini masih minim, diharapkan kumpulan kasus ini dapat merefleksikan dengan baik apa saja yang dialami para saksi sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi hal yang sangat penting. saksi-dalam-ancaman

Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Statuta Roma

Penulis : Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin.

Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Statura Roma 1998 diatur secara memadai. Pengaturan ini pada intinya tidak jauh berbeda dengan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam beberapa statuta sebelumnya yakni untuk peradilan internasional bagi bekas negara Yugoslavia (ICTY) dan peradilan internasional untu Rwanda (ICTR). Pada intinya perlindungan terhadap korban dan saksi dalam 3 statuta tersebut mengatur tentang perlindungan korban dan saksi selama  proses peradilan yang berupa pemberian hak-hak khusus kepada korban dan saksi. Dalam proses peradilan, korban dan saksi mempunyai hak-hak perlindungan bagi mereka sebagaimana hak-hak yang juga diberikan kepada tertuduh. Dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, 3 statuta ini juga mensyaratkan adanya sebuah unit yang secara khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan korban dan saksi. Unit ini mempunyai tugas dan tanggung jawab tanggung jawab tertentu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk perlindungan  korban dan saksi. perlindungan-saksi-dalam-statuta-roma

Catatan Atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc

Penulis : Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin.

Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timor-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya bebas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang tidak cukup fair dan tidak kompeten, bahkan dikatakan pengadilan ini di bawah standar. Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban. catatan-pengadilan-ham-tim-tim

Beberapa Model Lembaga Perlindungan Saksi

Tulisan yang disusun oleh Supriyadi Widodo Eddyono ini merupakan bagian makalah untuk bahan pengantar diskusi FGD III perlindungan saksi dan Korban yang diinisiasi oleh ICW-KOMMNAS PEREMPUAN-ELSAM. berisikan gambaran sederhana mengenai beberapa model kelembagaan terkait dengan institusi yang mengurus masalah program perlindungan saksi berbagai-model-lembaga

Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika

Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono

Tulisan ini merupakan tulisan ringkas yang memaparkan sebuah proses pemberian perlindungan terhadap saksi dalam unit khusus perlindungan saksi di Amerika, sumber informasi yang utama dalam tulisan ini adalah buku petunjuk bagi para jaksa dari Departemen Kehakiman (Department of Justice) AS mengenai Undang-Undang tentang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984, bagian F, Bab XII dari Undang-Undang tentang Kontrol yang Komprehensif atas Kejahatan (Pub. L. No. 98-473).

(perlindungan-saksi-di-as4.pdf)

Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya

Tulisan ini merupakan makalah yang dibuat oleh Supriyadi Widodo Eddyono Dalam Diskusi untuk kepentingan diskusi “Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ideal”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Hotel Cemara, 8 Februari 2007. Perlindungan saksi yang di praktekkan selama ini dalam kasus-kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia sebenarnya belumlah menunjukkan gambaran yang membesarkan hati. Selain tidak banyak catatan yang bisa kita dapatkan untuk menggambarkan proses perlindungan saksi dalam kasus-kasus ini, yang didapat justru pengalaman yang memprihatinkan. Namun dalam kondisi yang sedemikian ini prakteknya, pemberian perlindungan saksi dalam kasus HAM dapat juga ditemui setidaknya di dua ranah. Ranah pertama adalah pelayanan atau suport saksi dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM selaku penyelidik. Dan ranah yang kedua, adalah pemberian perlindungan saksi dalam proses penyidikan s/d pengadilan

(Download Sekarang)